Home Administrasi Wajib Tahu! Sebelum Membeli Hunian Kenali Dulu Pajak Jual Beli Rumah

Wajib Tahu! Sebelum Membeli Hunian Kenali Dulu Pajak Jual Beli Rumah

by Greg Pascal
pajak jual beli rumah

Setiap orang pasti ingin memiliki rumah hunian yang diidam-idamkan. Agar tenang di kemudian hari, alangkah baiknya sebelum membeli rumah Anda telah mengetahui tentang pajak jual beli rumah.

Semua transaksi umumnya dikenai pajak, tidak terkecuali transaksi jual beli rumah. pajak jual beli rumah adalah komponen penting yang perlu dipertimbangkan dengan melihat peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Negara.

Jika Anda hendak membeli rumah, komponen ini tidak boleh diabaikan agar perhitungan total biaya yang harus Anda keluarkan kemudian hari lebih akurat. Hal ini juga berlalu bagi Anda yang hendak menjual rumah. Pastikan calon pembeli telah diberi pemahaman mengenai  pajak-pajak yang akan dibebankan sehingga transaksi Anda clear dan terbuka.

Metode Hitungan Pajak Jual Beli Rumah

Sebelum menghitung pajak jual beli rumah, Anda terlebih dahulu perlu mengenal dua istilah penting yakni  NJOP dan NJKP. NJOP adalah kependekan dari Nilai Jual Objek Pajak, merupakan adalah harga rata-rata atau taksiran atas suatu bangunan. Sedangkan NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) merupakan bagian dari NJOP, yaitu besaran nilai jual objek yang masuk dalam perhitungan pajak terhutang.

Bagaimana menghitung pajak jual beli rumah dan apa saja komponen yang meliputinya? Berikut penjelasannya:

1. PPh (Pajak Penghasilan) 

Ini merupakan pajak yang dibebankan pada pihak penjual sebagai penerima uang dari hasil transaksi penjualan. Besaran PPh transaksi jual beli rumah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Baru PPh Final Atas Pengalihan Hak Atas Tanah/Bangunan yakni senilai 2,5% dari nilai transaksi.

Simulasi penghitungan PPh: Anda telah menjual sebuah rumah dengan harga jual sebesar Rp 700.000.000,00 dan telah disetujui oleh pembeli. Maka, jumlah PPh-nya adalah 2,5% x Rp 700.000.000,00 =Rp 17.500.000,00

2. PBB (Pajak Bumi Bangunan)

Komponen pajak yang satu ini juga merupakan pajak jual beli rumah yang menjadi kewajiban pihak penjual atau pemilik rumah. Apabila Anda merupakan pihak pembeli, pastikan bahwa PBB sudah terlebih dahulu dilunasi oleh penjual sebelum melakukan transaksi.

Setelah sah menjadi milik Anda barulah Anda berkewajiban membayar pajak tersebut. Pajak ini cukup dibayarkan hanya sekali dalam tahun. Jumlah nilai PBB adalah 0,5% dari NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) sedangkan nilai NJKP sebesar 20% dari nilai NJOP.

Simulasi Perhitungan PBB: Sebuah hunian mempunyai luas bangunan 150 m2 dengan luas tanah 200 m2, serta NJOP Rp 2.500.000,00 per m2. Maka:

NJOP Bangunan: 150 x Rp 2.500.000,00 = Rp 375.000.000,00

NJOP Bumi: 200 x Rp 2.500.000,00 = Rp 500.000.000,00

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = Rp 375.000.000,00 + Rp 500.000.000,00 = Rp 875.000.000,00

NJOPTKP = Rp12.000.000,00

NJKP = 20% x (NJOP-NJOTKP)

= 20% x (Rp 875.000.000,00 – Rp 12.000.000,00)

= 20% x Rp512.000.000,00 = Rp102.400.000,00

PBB terutang = 0,5% x Rp102.400.000,00 = Rp512.000,0

pajak jual beli rumah

Baca Artikel Selanjutnya :

3. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Pajak ini memiliki nilai sebesar 10% dari total transaksi. PPN adalah kewajiban bagi pihak pembeli. Apabila pembelian dilakukan melalui agen developer, atau pihak lain yang termasuk PKP, maka PPN akan dibayarkan kepada PKP.

Akan tetapi, bila pembelian dilakukan langsung tanpa perantara (jual beli rumah bekas pakai), maka PPN harus disetorkan sendiri dari pembeli langsung ke kas negara.

4. Biaya Lain-Lain

Selain tiga jenis pajak yang telah dipaparkan di atas, transaksi jual beli rumah umumnya juga menimbulkan biaya-biaya lain. Antara lain:

  •  Biaya Kenotariatan
  •  (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
  •  Biaya Pembuatan Akta Jual Beli (AJB)
  •  Biaya Cek Sertifikat
  •  Biaya Balik Nama Sertifikat

Dasar Hukum Pajak Jual Beli Rumah

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwasannya yang berkenaan dengan pajak jual beli rumah harus sesuai dengan ketentuan dan syarat dari Negara. Maka dari itu, alangkah baiknya Anda mengenal dasar-dasar hukum yang melindungi. Berikut penjelasannya:

  •         Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. Berbunyi:

         “Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib dibayar pajak penghasilan”.

  •         Pasal 39 ayat 1 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berbunyi:

         “PPAT menolak untuk membuat akta, jika: g. tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”

  •         Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Setelah membahas dasar hukum PPh jual beli tanah, sekarang kita bahas mengenai BPHTP.  Berbunyi:

         “(1) Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

(2) Perolehan hak atas tanah dan /atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

  •       Jual beli.
  •       Tukar menukar.
  •       Hadiah.
  •       Waris.
  •       Pemekaran usaha.
  •       Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya.
  •       Peleburan usaha.
  •       Pemisah hak yang mengakibatkan peralihan.
  •       Penggabungan usaha.
  •       Penunjukkan pembeli dalam lelah.
  •      Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

         Pemberian hak baru karena:

  •       Kelanjutan pelepasan hak.
  •       Di luar pelepasan hak.”

Demikian tadi penjelasan lengkap mengenai cara menghitung pajak jual beli rumah beserta komponen yang menyertainya. Landasan hukum 

Related Posts