Home Perencanaan Perhitungan Iuran BPJS Kesehatan Perusahaan

Perhitungan Iuran BPJS Kesehatan Perusahaan

by Lara Nifa
bpjs kesehatan perusahaan

Tahun 2020 kemarin BPJS kesehatan perusahaan mengalami beberapa perubahan yang membuat pengusaha harus kembali menyesuaikannya. Hal ini terjadi adanya Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang menyatakan kalau iuran terhadap biaya BPJS setiap bulannya mengalami perubahan. Tahapan ini juga termasuk persentase iurannya. 

Adanya perubahan kebijakan ini disebabkan oleh adanya defisit yang terjadi pada BPJS, sehingga pembaharuan ini dapat menyesuaikannya. Kegiatan ini penting untuk dipahami secara bersama-sama, termasuk Anda yang masih bingung mengenai kenaikan tersebut. Berikut ini cara menghitung iuran BPJS kesehatan, simak ulasannya secara lengkap. 

Proses Mendaftar BPJS Kesehatan 

Hal ini menjadi proses pertama kali untuk memahami perhitungan mengenai BPJS, karena apabila karyawan dari perusahaan Anda tidak memiliki BPJS akan repot menyesuaikannya. Pastikan terlebih dahulu untuk karyawannya memiliki BPJS atau belum. Jika belum memilikinya, lebih baik untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu. 

Apabila sudah memilikinya, prosesnya Anda tinggal mengubahnya dan mencatat nomor BPJS yang berlaku tersebut. Dalam tahap ini Anda harus mengubah dan mengganti statusnya menjadi pekerja penerima upah.  Jika masih belum memiliki, langsung saja diminta untuk melakukan pendaftaran melalui proses online atau langsung datang ke kantor BPJS terdekat. 

Hal ini menjadi penting untuk memahami iuran BPJS kesehatan nantinya, apabila perusahaan telah memiliki no BPJS yang ada. Tetapi jika belum memilikinya akan sulit untuk menentukan dan menyesuaikannya secara menyeluruh. 

Cara Menghitung BPJS Kesehatan

ilustrasi bpjs kesehatan perusahaan

Ada beberapa perubahan yang dibuat oleh pemerintah, karena apabila tidak dinaikan akan berdampak pada defisit yang terjadi pada BPJS. Dalam hal ini perusahaan dan karyawan diminta untuk menerima adanya kenaikan BPJS tersebut, simak ulasannya secara lengkap. 

  • Iuran BPJS yang Baru 

Perlu dipahami kalau dalam BPJS itu terbagi menjadi 3 kelas dan setiap kelasnya mengalami beberapa kenaikan yang signifikan. Dalam tahap ini Anda harus memahami skema iuran BPJS kesehatan yang akan dibayarkan nantinya. Untuk golongan atau kelas 1 wajib membayar 160 ribu rupiah yang sebelumnya wajib membayar hanya 80 ribu rupiah saja. 

Untuk golongan atau kelas 2 sebelumnya hanya membayar 51 ribu rupiah menjadi 110 ribu rupiah, lalu untuk golongan atau kelas 3 wajib membayar 42 ribu rupiah yang sebelumnya 23 ribu rupiah. Beberapa perubahan ini perlu dipahami dan dipastikan, sehingga membuat Anda akan lebih memahami proses perhitungan yang tepat untuk pengeluaran yang akan dihabiskan. 

  • Proses Menghitung BPJS Kesehatan 

Adanya perubahan yang terdapat pada peraturan presiden nomor 75 tahun 2019 tersebut menyatakan kalau batas atas mengenai gaji karyawan tela diganti menjadi 12 juta per bulan dan bukan lagi menjadi 8 juta per bulannya. Apabila Anda memiliki gaji dengan nominal tersebut, maka harus mengeluarkan 5 persen dari gajinya. 

Proses perhitungannya tetap masih sama, sehingga tinggal memperhatikannya saja mengenai aturan yang baru berlaku tersebut. Sebanyak 5 persen yang ditanggung tersebut, 4 persen ditanggung perusahaan dan 1 persen ditanggung oleh karyawan. Potongan 5 persen ini sudah mencakup 5 orang keluarga, termasuk pekerja atau suami, istri, 3 orang anak. 

Apabila mengalami pertambahan anggota keluarga, maka pihak bersangkutan akan diberikan tambahan iuran atau angsuran sebesar 1 persen per orangnya. 

Sanksi Perusahaan Tidak Mendaftarkan karyawan 

Dalam tahap ini apabila perusahaan tidak memperhatikan dan mengabaikan kewajibannya, maka pemerintah melalui UU No.24 Tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pasal 17 akan dikenakan sanksi administratif, baik itu teguran tertulis, denda, atau tidak mendapatkan berbagai layanan publik yang sudah tercantum dengan jelas. 

Selanjutnya apabila pihak perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya dalam memungut, menyetor, dan membayar angsuran BPJS kesehatan akan dikenakan pidana. Hal ini sudah tercantum dalam pasal 55 yang didasarkan pada UU yang berlaku tersebut. Bahkan, bisa terkena kurungan 8 tahun penjara dan mendapatkan denda yang mencapai 1 miliar. 

Dengan demikian pastikan Anda memiliki dan mematuhinya, hal ini tentunya untuk kebaikan bersama dengan saling membantu dan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh warga Indonesia. Hal ini menjadi sangat penting dan harus dipahami secara bersama-sama, sehingga tidak menjadi persoalan yang mengakibatkan protes sana sini. 

BPJS termasuk asuransi dan jaminan kesehatan yang paling murah, apalagi memiliki beberapa manfaat yang jelas. Sehingga membuat Anda bisa memanfaatkannya dan menggunakan untuk berbagai kebutuhan yang mendesak nantinya. Tentunya ini menjadi langkah terbaik pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia. 

Nah, itulah penjelasan lengkap mengenai BPJS kesehatan perusahaan, pastikan Anda telah memahami beberapa perubahan yang ada tersebut. Tentunya ini menjadi pilihan bersama untuk memberikan manfaat dan kebutuhan kesehatan yang lebih baik dan menyeluruh untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, perusahaan harus mentaatinya dan karyawan harus memahaminya.

Related Posts