Home Regulations Panduan Cuti Karyawan Swasta Menurut Undang-Undang

Panduan Cuti Karyawan Swasta Menurut Undang-Undang

by Lara Nifa

Cuti tahunan merupakan hak bagi seluruh karyawan swasta yang didapatkan dari perusahaan. Aturan cuti sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Saat ini ketentuan cuti karyawan swasta telah diperbarui menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang disahkan sejak bulan Februari 2021. 

Isi dari Omnibus Law mengenai aturan cuti tak jauh berbeda dengan UU Ketenagakerjaan sebelumnya. Secara garis besar, Omnibus Law mengatur cuti tahunan (annual leave), cuti hamil dan melahirkan, cuti sakit, cuti haji atau umrah, cuti menikah, cuti ayah (paternal leave) dan beberapa cuti tertentu sesuai ketetapan perusahaan. 

Perusahaan wajib membayar karyawan secara penuh meskipun karyawan sedang menjalani cuti. Namun ada beberapa jenis cuti yang tidak tercantum dalam Undang-Undang atau bersifat opsional sehingga termasuk dalam unpaid leave (cuti tidak dibayar).

Inilah Aturan Cuti Karyawan Swasta yang Tertulis dalam Undang-Undang

Sebelum Omnibus Law disahkan pemerintah, sempat beredar kabar di masyarakat bahwa cuti sakit, haid hingga cuti melahirkan tidak diberlakukan lagi. Padahal, ketiga jenis cuti tersebut masih berlaku hanya saja tidak dicantumkan kembali karena sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Untuk lebih memahami bagaimana aturan terbaru mengenai cuti karyawan swasta, simak rangkuman di bawah ini.

Cuti Tahunan (Annual Leave)

Menurut aturan yang berlaku dalam Undang-Undang, setiap karyawan berhak mendapatkan cuti tahunan dari perusahaan. Akan tetapi, karyawan baru bisa menggunakan hak cutinya apabila sudah bekerja selama 12 bulan atau 1 tahun. 

Total cuti yang akan didapatkan yakni 12 hari tiap tahunnya, diterapkan sesuai dengan kebijakan dan kesepakatan masing-masing perusahaan. Jumlah cuti tahunan ini belum termasuk jenis cuti lainnya dan tidak boleh diganti dengan uang. 

Cuti Hamil dan Melahirkan

Cuti hamil dan melaharikan merupakan hak yang sangat berguna bagi karyawan perempuan. Hak cuti ini telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2). Isi dari pasal tersebut yakni sebagai berikut :

Ayat (1) : Para karyawan perempuan yang sedang hamil mendapatkan hak cuti 1,5 bulan untuk istirahat. Kemudian, setelah melahirkan karyawan yang bersangkutan berhak mengambil cuti 1,5 bulan.

Ayat (2) : Karyawan perempuan yang mengalami keguguran juga berhak memperoleh cuti yakni selama 1,5 bulan untuk istirahat. 

Sebenarnya untuk penerapan cuti hamil dan melahirkan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing perusahaan. Pengajuan cuti bisa dilakukan saat mendekati Hari Perkiraan Lahir (HPL) sehingga memiliki banyak waktu istirahat pasca persalinan. 

Cuti Ayah (Paternal Leave)

Hak cuti yang diberikan kepada ayah sudah tertulis dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 Pasal 93 Ayat (4e). Isi dari pasal tersebut yakni :

“Pekerja yang tidak masuk kerja karena istrinya melahirkan atau mengalami keguguran, berhak diberikan upah selama dua hari.” 

Setiap karyawan laki-laki berhak mengambil  cuti selama dua hari untuk menunggu istrinya melahirkan atau keguguran. Dan karyawan yang bersangkutan tetap wajib dibayar upahnya sehingga tidak ada potongan gaji.

Cuti Sakit

Setiap karyawan berhak mengambil cuti sakit dan tetap dibayarkan upahnya, jika memang sedang mengalami masalah kesehatan. Namun karyawan harus menyertakan surat keterangan sakit dari dokter. 

Masing-masing perusahaan memiliki aturannya sendiri dalam memberlakukan cuti sakit. Ada perusahaan yang mengharuskan karyawan menyertakan surat keterangan sakit sejak hari pertama tidak bekerja. Dan beberapa perusahaan lainnya menetapkan aturan cuti sakit yang diberikan karyawan maksimal tiga hari dengan tetap menyertakan surat keterangan sakit.

Selain itu, karyawan juga berhak mendapatkan cuti untuk perawatan jangka panjang (lebih dari 1 tahun) dengan surat rekomendasi dokter. Dan berikut jumlah upah yang wajib dibayarkan kepada karyawan yang sedang cuti sakit :

  • Upah dibayarkan secara penuh atau 100 persen (selama 4 bulan pertama).
  • Upah dibayarkan 75 persen dari total gaji saat memasuki bulan 5-8.
  • Upah dibayarkan setengahnya atau 50 persen pada bulan 9-12.
  • Upah dibayarkan 25 persen dari total gaji pada bulan-bulan berikutnya atau lebih dari setahun.

Cuti Haid

Hak cuti ini hanya diperuntukkan bagi karyawan perempuan yang sedang haid atau menstruasi. Cuti haid sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 81 Ayat (1) yang tertulis :

“Karyawan perempuan yang sedang haid dan merasakan sakit hingga tak kuat untuk masuk kerja, diperbolehkan cuti saat dua hari pertama.”

Cuti Alasan Penting

Terdapat cuti lainnya yang berhak diberikan karyawan yakni cuti karena alasan penting. Hak cuti ini sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 93 ayat (2) dan ayat (4) mengenai jumlah hari yang didapatkan karyawan sesuai dengan kepentingannya. Alasa penting yang dimaksudkan yakni menikah, an meninggal dunia, serta kepentingan mendesak lainnya. Berikut ketentuan untuk cuti alasan penting : 

  • Karyawan yang menikah berhak cuti maksimal selama 3 hari, 
  • Karyawan yang menikahkan atau mengkhitan anaknya berhak cuti maksimal 2 hari
  • Karyawan berhak cuti 1 hari jika ada anggota keluarga yang meninggal

leh karyawan berdasarkan kepentingannya.

Misalnya, cuti karena karyawan menikah adalah maksimal tiga hari, menikahkan anak, membaptis, atau mengkhitan anak maksimal dua hari, anggota keluarga meninggal maksimal satu hari, anggota keluarga inti meninggal maksimal dua hari, dan istri keguguran atau melahirkan maksimal dua hari.

Related Posts