Home Administrasi Pajak Jual Beli Tanah, Apa Yang Harus Dipahami?

Pajak Jual Beli Tanah, Apa Yang Harus Dipahami?

by Greg Pascal
pajak jual beli tanah

Dalam pembelian properti juga tidak lepas dari pajak yang harus kita bayarkan. Salah satunya adalah pajak jual beli tanah yang perlu kita perhatikan. Meski terdengar rumit, namun sebenarnya pajak dari jual beli tanah ini mudah dipahami. Berikut ulasan seputar pajak dari jual beli tanah.

Dalam jual beli tanah, setidaknya akan ada dua pajak yang harus Anda bayarkan baik sebagai pembeli maupun penjual yakni PPh atau Pajak Penghasilan, PPN atau Pajak Pertambahan Nilai serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB. Berikut ulasan untuk ketiganya.

Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Jual Beli Tanah

Selain urusan perpajakan, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan sebelum menyelesaikan transaksinya. Berikut yang perlu Anda perhatikan:

  1. Cek kondisi lokasi tanah, pastikan jika kondisi tanah sesuai dengan yang Anda harapkan dan juga inginkan sebelum pembelian.
  2. Sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian, terlebih dahulu lakukan pengecekan keaslian dan keabsahan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan. Hal ini penting untuk menghindari apabila sertifikat tersebut tidak sesuai seperti palsu atau berbeda hak milik.
  3. Yang kedua, pastikan bahwa PPh sudah dilunasi oleh pihak penjual sebelum pengurusan AJB juga termasuk sebelum menerima uang penjualan tanah.
  4. Cek keterlibatan ahli waris apabila tanah yang akan ditransaksikan adalah tanah warisan. Alasannya karena proses pembalikan nama dari tanah warisan cukup lama. Namun keuntungannya adalah harga tanahnya cenderung lebih murah.
  5. Periksa Surat Pengakuan Hak (SPH) di Kelurahan
  6. Sangat disarankan untuk melibatkan saksi atau pihak ketiga saat dilakukan pembacaan dan penandatanganan AJB. Hal ini sangat penting guna menghindari sengketa atau juga wanprestasi di kemudian hari.
  7. Kesepakatan biaya lain-lain seperti biaya notaris dan sebagainya. Seringkali ini dilupakan sehingga dianggap merugikan salah satu pihak. Oleh karena itulah, ada baiknya jika sudah ada kesepakatan di awal.
  8. Sebelum PPh diselesaikan oleh penjual, PPAT tidak menerbitkan AJB
  9. Sebelum pembeli melunasi transaksi jual beli tanah, PPAT tidak menandatangani AJB

Tidak hanya perlu dicek oleh pembeli saja, pihak penjualpun wajib memahami hal diatas agar dalam proses transaksinya tidak terjadi hal yang membuat sengketa. Kesepakatan antara pembeli dan penjual juga ada baiknya tercatat secara hitam di atas putih sebagai bukti kesepakatan.

Pajak Penghasilan atau PPh

Apabila Anda sebagai penjual, maka Anda akan terkena PPh atau Pajak Penghasilan. Yang menjadi dasar hukum PPh untuk transaksi jual beli tanah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

pajak jual beli tanah

Baca Artikel Selanjutnya :

Selain itu juga ada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya. Berdasarkan peraturan tersebut, PPh yang harus Anda bayarkan sebagai penjual yang menerima hasil adalah sebesar 2,5% dari total (bruto) nilai pengalihan hak atas tanah.

Penghitungan pajak penghasilan atau PPh dari penjualan tanah dapat dicontohkan sebagai berikut. Apabila Anda telah sepakat menjual tanah dengan harga Rp. 500.000.000, maka PPh yang harus dibayarkan adalah Rp. 500.000.000 x 2,5% yakni Rp. 12.500.000.

BPHTB

Selain PPh, Anda juga harus membayarkan BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Berbeda dengan PPh, BPHTB ditujukan oleh pembeli dari tanah. Sejak 1 Januari 2011, pungutan ini diserahkan pada kabupaten atau kota yang mana sebelumnya pada pusat.

Untuk biaya dari BPHTB ini sendiri adalah 5% dari NJOP setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak. Nilai NJOP di setiap wilayah berbeda bisa saja berbeda. Cara penghitungannya adalah sebagai berikut:

Tanah yang akan ditransaksikan memiliki nilai NJOP sebesar Rp150.000.000 serta NPOPTKP sebesar Rp80.000.000. Dari situ, maka penghitungan BPHTB Terutang adalah :

NJOP Kena Pajak = NPOP – NPOPTKP

= Rp. 150.000.000 – Rp. 80.000.000

= Rp. 70.000.000

BPHTB Terutang = 5% x Rp. 70.000.000

= Rp. 3.500.000

Maka biaya BPHTB harus dibayarkan sebesar Rp. 3.500.000

PPN

Selain PPh bagi penjual serta BPHTB dari pembeli, satu pajak yang juga harus diperhatikan adalah PPN atau Pajak Pertambahan Nilai. PPN ini sendiri juga menjadi tanggung jawab dari pembeli dari tanah yang ditransaksikan. PPN yang dibebankan adalah 10% dari nilai bruto transaksi.

Oleh karena itulah, apabila nilai bruto dari harga tanah yang ditransaksikan adalah Rp. 500.000.000, maka pajak yang harus Anda bayarkan adalah sebagai berikut:

10% x Rp. 500.000.000 = Rp. 25. 000.000

Selain ketiga biaya pajak diatas, masih ada beberapa biaya tambahan yang mungkin akan dikenakan seperti apabila Anda menggunakan jasa Notaris dalam transaksi Anda. Biaya tersebut perlu Anda perhatikan akan menjadi tanggung jawab siapa. 

Semoga artikel tentang pajak jual beli tanah dan beberapa informasi lainnya ini bermanfaat untuk Anda. Pahami dengan baik sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Untuk memahaminya, Anda bisa mengandalkan pihak yang memahami jual beli tanah ini.

Related Posts