Home Regulations OJK Putuskan untuk Melarang Perusahaan Pembiayaan Investasi Saham dan Reksa Dana

OJK Putuskan untuk Melarang Perusahaan Pembiayaan Investasi Saham dan Reksa Dana

by Lara Nifa

Apakah Anda sudah tahu mengenai kabar bahwa pihak dari otoritas jasa keuangan kini telah resmi melarang suatu perusahaan pembiayaan atau yang biasa dikenal dengan multifinance tersebut, terhadap aktivitas investasi saham serta reksa dana. 

Tidak hanya itu saja tetapi otoritas jasa keuangan juga melarang perusahaan pembiayaan untuk melakukan investasi di surat berharga serta kontrak investasi kolektif atau bisa disebut dengan KIK. 

Berikut ini ulasan singkat mengenai segala keputusan terbaru yang telah diterbitkan secara resmi oleh pihak dari Otoritas Jasa Keuangan yang telah melakukan larangan terhadap perusahaan pembiayaan atau yang kerap disebut dengan multifinance agar tidak dapat berinvestasi pada instrumen berupa saham dan reksa dana.

OJK Larang Perusahaan Pembiayaan Investasi Saham dan Reksa Dana

Kini, perlu Anda ketahui bahwa pihak dari Otoritas Jasa Keuangan telah mengumumkan kebijakan dan aturan barunya bahwa kini pihak Otoritas jasa keuangan telah melarang pihak dari perusahaan multifinance atau pembiayaan untuk berinvestasi menggunakan alat investasi berupa saham dan reksa dana dan segala macam bentuk dari surat berharga dan dalam underlying yang berwujudkan saham bahkan jaminan saham.

Tentu saja, tidak sembarangan membuat kebijakan. Pihak dari otoritas jasa keuangan tersebut memiliki tujuan dalam waktu yang sedikit lalu untuk pelaksanaan aktivitas jual beli, kemudian juga bertujuan untuk mengatur adanya arus kas, selain itu juga disertai adanya modal. Kemudian, selain untuk mengembangkan aktivitas bisnis dari perusahaan pembiayaan atau multifinance.

Untuk perusahaan multifinance yang dilakukan hal tersebut, maka OJK pun memiliki hak dan wewenangnya untuk memberikan peringatan serta membekukan adanya aktivitas usaha dan bisnis sampai bisa dilakukan untuk mencabut izin usaha.

Jangan khawatir, sebab segala larangan tersebut bukan sekedar larangan saja. Namun, sudah tertulis dengan rapi dalam suatu aturan resmi yang langsung terbit dari pihak otoritas jasa keuangan itu sendiri. 

Hal tersebut sudah tertuang dalam aturan no. 7/POJK.05/2022 mengenai perubahan peraturan dari Otoritas jasa keuangan dalam nomor 35/POJK.05/2018 dan tertulis mengenai penyelenggaraan usaha dari perusahaan pembiayaan. 

Aturan yang resmi dari otoritas jasa keuangan tersebut mengenai investasi dari pembelian saham yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dan guna untuk usaha memenuhi aspek prudensial sebagai terciptanya suatu lingkungan industri dari perusahaan yang melakukan pembiayaan yang memang sehat, bersih dan baik.

Larangan tersebut sangat ditegaskan pada perusahaan yang melakukan pembiayaan dan yang memang tercatat mempunyai saham dengan underlying yang berupa saham dengan penjamin saham.

Dapat dikatakan bahwa, larangan dalam membeli saham serta berbagai surat berharga tersebut yang memiliki atau bertujuan sebagai investasi dalam waktu yang singkat, kemudian untuk menjual dan membeli, mengatur adanya pergerakan arus dari kas dan penyertaan modal selain bertujuan untuk mengembangkan aktivitas usaha atau bisnis perusahaan pembiayaan.

Pihak dari otoritas jasa keuangan tersebut telah menyatakan bahwa dalam peraturan otoritas jasa keuangan yang tertera dalam nomor 7/POJK.05/2022 tersebut rilis dalam berbagai macam hal yang dipertimbangkan dengan adanya aktivitas perusahaan pembiayaan yang semakin kompleks. 

Selain itu juga menghadapi dan menyelesaikan adanya masalah dalam perusahaan pembiayaan yang tentu saja sangat memerlukan mitigasi risiko yang bisa dikatakan sangat berguna dan sangat efisien terutama jika hendak memastikan aspek prudensial yang harus terpenuhi.

Kendati demikian, jika dikatakan pada masa seperti sekarang ini, untuk perusahaan pembiayaan telah mempunyai saham dengan berbagai macam surat berharga terlebih dahulu sebelum munculnya larangan seperti sekarang ini dengan underlying yang berupa saham.

Oleh sebab itu juga, maka pihak dari otoritas jasa keuangan akan memberikan beberapa waktu, bahkan telah resmi memberikan waktu selama 1 tahun sebagai waktu paling tepat supaya perusahaan tersebut segera memindahkan atau bisa dibilang untuk segera mengalihkan hak atas kepemilikan saham dan surat berharga yang disertai dengan underlying dalam bentuk saham tersebut.

Kemudian, selain dari adanya aturan yang telah Anda ketahui diatas, pihak dari otoritas jasa keuangan pun telah meluncurkan aturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terbaru yang kini telah resmi yakni dari POJK dengan nomor 8/POJK.04/2022 mengenai adanya Pelaporan Perusahaan Efek berdasarkan telah melakukan adanya aktivitas usaha sebagai bentuk untuk menjamin emisi serta untuk perantara atau penghubung perdagangan efek.

Tentu saja peraturan itu diluncurkan sebagai hal untuk lebih menguatkan adanya pengawasan dalam sektor yang ada pada jasa keuangan yang tentu saja membutuhkan informasi mengenai keadaan finansial serta adanya aktivitas  bisnis yang terlengkap, dan bisnis yang akurat, kemudian keadaan yang terkini serta utuh dan juga bisa dilakukan perbandingan.

Tidak hanya sampai disitu saja, dalam tujuan untuk menyatukan dan agar selaras jika berdasarkan laporan dari perusahaan efek yang mempunyai kaitannya dengan keadaan seperti sekarang ini, bisa dikatakan masih dalam beberapa aturan terpisah serta terdapat adanya frekuensi yang berbeda. 

Related Posts