Home Perencanaan Melihat Perhitungan BPJS Kesehatan Terbaru

Melihat Perhitungan BPJS Kesehatan Terbaru

by Lara Nifa
Melihat Perhitungan BPJS Kesehatan Terbaru

Pemerintah Indonesia selalu memberikan informasi terbaru terkait iuran BPJS Kesehatan yang ada. Bahkan, awal tahun 2020 kemarin Pemerintah telah mengubah dan menentukan tarif baru yang harus dibayarkan oleh masyarakat terkait BPJS Kesehatan tersebut. Oleh karena itu, pastikan Anda memperhatikan informasi terbaru yang ada. 

Hal ini mengacu dari Peraturan Presiden (Perpres) pada Nomor 64 Tahun 2020 terkait jaminan kesehatan. Melalui Perpres tersebut masyarakat akan mendapatkan informasi terbaru mengenai beberapa besaran biaya yang harus dikeluarkan. Nah, untuk Anda yang ingin mengetahui dan memahaminya, simak penjelasan berikut ini. 

Biaya Iuran BPJS Kesehatan 

1. Iuran BPJS Kelas III 

Mengenai aturan yang ada tersebut semua perubahan iuran BPJS sebenarnya sudah berlaku semenjak 1 Januari 2021. Kebutuhannya berbeda-beda, karena disesuaikan dengan kelas yang dipilih oleh masyarakat terkait jaminan kesehatannya tersebut. Sehingga ada beberapa ketentuan dan perubahan yang harus Anda pahami selaku pemegang jaminan itu. 

Untuk Kelas III sendiri terkait untuk ruang perawatan harga yang ditetapkan sejumlah 42 ribu rupiah, melalui kebijakan tersebut masyarakat harus membayarnya. Namun, karena pemerintah memberikan subsidi sebesar 7 ribu rupiah, maka biaya yang harus dikeluarkan untuk BPJS Kesehatan kelas III adalah sebesar 35 ribu rupiah. 

2. Iuran BPJS Kelas II 

Kenaikan terkait iuran BPJS memang sering dilakukan oleh pemerintah, hal ini mempertimbangkan mengenai keadaan dan kebutuhan yang ada. Sehingga penyesuaian tarif dan penentuannya pun akan terus mengalami perubahan. Termasuk dalam iuran BPJS kesehatan yang tidak luput dari kenaikan yang ada. 

Sebelumnya harga BPJS Kesehatan untuk kelas II sendiri hanya membayar 42 ribu saja untuk tahun 2016. Namun, memasuki tahun 2021 ini pemerintah memberikan penyesuaian dan melihat keadaan yang terjadi. Untuk sekarang ini, biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat yang memegang BPJS Kelas II sebesar 100 ribu rupiah. 

Apa saja yang didapatkan dari Kelas II tersebut? Secara fasilitas memang sedikit ada perbedaan dengan kelas III. Dibandingkan dengan kelas I BPJS Kesehatan jenis ini untuk kebutuhan menengah, karena disesuaikan dengan kebutuhan dan kesanggupan masing-masing dari pendapatan yang dimiliki. 

Namun, ketika Anda sedang dirawat dan ingin upgrade ke tingkap VIP bisa dilakukan dengan menambah biaya dari kekurangan yang telah ditanggung oleh BPJS. 

3. Iuran BPJS Kelas I

Dalam BPJS Kesehatan termasuk dari kelas tertinggi untuk jaminan kesehatan, segi pembayaran yang harus dikeluarkan memang jauh lebih tinggi dari beberapa kelas yang ada. Tahun 2016 tagihan untuk BPJS Kelas I sebesar 59 ribu rupiah. Tapi, sekarang ini memasuki tahun 2021 peserta BPJS kesehatan harus membayar nominal sebesar 150 ribu rupiah. 

Perbedaan pada kelas I memang mendapatkan fasilitas yang lebih tinggi, khususnya pada ruangan rawat inap yang diberikan. Biasanya untuk Kelas I sendiri kapasitas pasiennya antara 2-4 pasien saja. Tapi, jika ingin meningkat dari tempat yang lebih privasi, bisa langsung upgrade ke layanan VIP yang disesuaikan dari kekurangan yang ada dari tanggungan BPJS tersebut. 

Biasanya untuk tahap ini disesuaikan dengan kemampuan dan pendapatan yang diterima setiap bulannya. Banyak orang yang juga upgrade dari Kelas II ke Kelas I, karena kebutuhannya lebih baik dan tagihannya pun tidak terlalu selisih jauh. Namun, apapun itu memiliki jaminan kesehatan sangat penting, apalagi dalam dunia kerja. 

4. Iuran PNS, POLRI, TNI, BUMN/BUMD

Berbeda untuk masyarakat yang berprofesi diatas, karena mekanisme pembayarannya pun juga ikut mengalami kenaikan. Hal ini memberikan perhitungan atau penambahan, sehingga setiap bulannya akan mengikuti aturan baru yang telah disesuaikan. Mengenai pengeluarannya pun juga bisa dilihat dan ditentukan secara seksama. 

Untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan POLRI, Pejabat Negara, atau Pegawai pemerintah non PNS juga tetap sama. Perhitungannya adalah langsung dilakukan potongan gaji sebesar 5 persen, rinciannya 4 persen dari pemberi kerja dan 1 persen akan dibayarkan oleh peserta jaminan kesehatan tersebut. 

Bagaimana Perhitungan Denda?

Mengenai biaya denda keterlambatan pembayaran sudah tidak ada lagi, aturan ini sudah lama berlangsung sejak tahun 2016. Proses perhitungan denda akan diberikan, apabila selama 45 hari dari status aktif mendapatkan pelayanan rawat inap akan menyesuaikannya. Dalam tahap ini, harus ada perhitungan yang akan diberikan. 

Berdasarkan dari aturan Perpres No 64 Tahun 2020 menjelaskan biaya atau beban yang harus Anda keluarkan sebesar 5 persen. Hal ini mencakup dari proses diagnosa awal pelayanan dan dikalikan dengan jumlah bulan tunggakan yang telah Anda lewatkan. Dengan demikian, apabila Anda sudah aktif menjadi peserta BPJS untuk rutin membayar secara tepat waktu. 

Informasi tambahan, mengenai jumlah tertungga maksimal 12 tahun dan biaya denda yang harus dibayarkan sebesar 30 juta rupiah. 

Itulah beberapa penjelasan lengkap mengenai iuran BPJS Kesehatan yang harus Anda pahami dan ketahui secara menyeluruh. 

Related Posts