Home Administrasi Ketahui Tentang Pajak Daerah, Ciri-Ciri dan Jenisnya

Ketahui Tentang Pajak Daerah, Ciri-Ciri dan Jenisnya

by Greg Pascal
pajak daerah

Secara umum pajak merupakan kontribusi wajib penduduk pribadi atau badan kepada pemerintah yang diatur dalam undang-undang.  Sementara pajak daerah memiliki pengertian kontribusi wajib penduduk daerah baik pribadi atau badan kepada daerah, didasarkan pada undang-undang digunakan untuk keperluan daerah dan kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak daerah tersebut tertuang pada Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Pendapatan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pemanfaatannya dapat berupa pembangunan infrastruktur daerah seperti jalan, jembatan yang tidak terkover pemerintah pusat.  

Ciri-Ciri Pajak Daerah

Pajak daerah dan pajak pusat dapat dibedakan berdasarkan ciri-ciri yang melekat. Berikut diantara ciri-ciri pajak daerah:

  • Termasuk ke dalam pajak daerah adalah  terapan pajak asli daerah, namun bisa juga berupa pajak pusat yang diserahkan pengelolaannya ke daerah sebagai pajak daerah.
  • Pajak daerah tertentu hanya berlaku di wilayah administrasi yang dikuasainya. Baik pemungutan pajak maupun pemanfaatannya.
  • Pajak daerah dimanfaatkan untuk membiayai urusan serta pengeluaran untuk pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
  • Pemungutan pajak daerah harus berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang. Karenanya sifat pajak bisa dipaksakan kepada subjek pajaknya.
  • Unsur-unsur yang ada dalam pajak daerah sama seperti pajak umumnya, terdiri dari subjek pajak daerah, objek pajak daerah, dan tarif pajak daerah.

Jenis-jenis Pajak Daerah

Sama halnya dengan pajak pusat, pajak daerah memiliki banyak jenis berdasarkan subjek pajak dan objek yang dikenai pajak. Secara garis besar berdasarkan wilayah pengelolaannya, pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota.

Berikut jenis pajak daerah:

1. Pajak Provinsi

Pajak provinsi merupakan pajak daerah yang dikelola pemerintah tingkat provinsi dan masuk sebagai APBD Provinsi bersangkutan. Pajak provinsi masih terbagi ke dalam beberapa jenis sebagai berikut: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Pajak ini dikenai terhadap seluruh kendaraan bermotor yang digunakan di darat, air maupun udara. Pembayaran pajak  di muka dan dikenakan lagi untuk masa 1 tahun atau 12 bulan. Tarif pajak bisa beragam tergantung jenis kendaraan.

pajak daerah

Baca Artikel Selanjutnya :

b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

BBNKB merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor, biasanya karena jual beli, hibah, warisan, tukar menukar atau modal badan usaha. Selengkapnya dapat dilihat pada Perda 9 tahu  2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Pajak ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang tersedia atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor di darat dan di atas air. Bahan bakar yang dimaksud semua jenis bahan bakar cair. Tarif pajak PBB-KB sebesar 5% dan dapat berubah oleh Peraturan Presiden serta berbagai perkembangan harga minyak dunia.

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Berikutnya ada pajak yang dikenai pada setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Baik dilakukan dengan cara  penggalian, pengeboran atau bangunan untuk dimanfaatkan airnya.

2. Pajak Kabupaten/Kota

Seperti namanya, pajak Kabupaten/ Kota adalah pajak yang dikelola Pemerintah tingkat kabupaten atau kota. Sedangkan pendapatan pajak menjadi APBD kabupaten atau Kota. Pajak Kabupaten/ Kota terbagi dari:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel dipungut dari penyedia jasa penginapan oleh sebuah badan usaha dengan jumlah ruang/ kamar lebih dari 10. Pajak dikenakan pada fasilitas yang disediakan hotel dengan tarif 10% dari jumlah yang dibayarkan kepada hotel.

b. Pajak Restoran

Pajak yang dikenakan pada pelayanan restoran. Tarif pajak sebesar 10% dari biaya pelayanan yang diterima restoran pada kapasitas tertentu.

c. Pajak Hiburan

Berikutnya ada pajak yang dikenakan pada jasa pelayanan hiburan komersial, seperti karaoke, time zone dan lain sebagainya. Objek pajak adalah penyelenggaraan hiburan dan subjeknya penikmat hiburan. Tarifnya 0%-35% bergantung jenis hiburan.

d. Pajak Reklame

Beragam reklame berupa papan, bilboard dan sebagainya juga dikenai pajak khususnya reklame yang bertujuan komersial. Tarifnya 25% dari nilai sewa reklame tersebut.

e. Pajak Penerangan Jalan

Ada pula pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik untuk penerangan jalan. Baik daei listrik yang dihasilkan sendiri maupun sumber lain.

f. Pajak Parkir

Berikutnya ada pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, yang terkait pokok usaha atau dimanfaatkan sebagai usaha penitipan kendaraan. Lahan parkir baru dikenai pajak jika kapasitas lahan lebih dari 10 kendaraan roda empat dan 20 kendaraan roda dua. Tarif pajak hingga 20%.

g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak merupakan pajak yang dikenai atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan. Baik di daerah pedesaan maupun perkotaan.

Masih banyak lagi jenis pajak daerah yang dapat dikelola pemerintah kabupaten/ kota, seperti Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak sarang burung walet, Pajak Perolehan Ham atas Tanah dan atau Bangunan. Dari beragam jenis pajak daerah tersebut mana yang belum Anda bayar?

Related Posts