Home Perencanaan Gelombang Resesi Mengancam Dunia, Apa Langkah Pemerintah Indonesia?

Gelombang Resesi Mengancam Dunia, Apa Langkah Pemerintah Indonesia?

by Lara Nifa

Perekonomian dunia tak terkecuali Indonesia diprediksi akan masuk ke dalam jurang resesi pada tahun 2023 mendatang. Peringatan itu pun sudah dilontarkan oleh Presiden Bank Dunia David Malpass. Ancaman tersebut tentu harus ditanggapi secara serius oleh Pemerintah Indonesia. Pasalnya, sejak terdampak pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia belum benar-benar pulih. 

Gelombang resesi sendiri sudah dirasakan oleh beberapa negara maju seperti Korea Selatan dan Singapura. Apabila pemerintah tidak mengambil langkah antisipasi, maka nasib serupa bisa dialami Indonesia.

Upaya Pemerintah dalam Menanggapi Ancaman Resesi

Menurut Eko Listianto selaku Wakil Direktur Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Indonesia masih tergolong aman karena upaya pemerintah yang mengatasi kenaikan harga dengan pemberian subsidi. 

“Di sini tidak naik begitu saja. Itu justru terjadi di beberapa negara maju, harga-harga secara spontan naik ketika ada inflasi, langsung terasa. Pemerintah Indonesia mengeluarkan ratusan triliun subsidi untuk menahan inflasi. Namun ini kemungkinan hanya akan berlangsung sementara, setidaknya satu tahun ke depan,” paparnya. 

Guna menghadapi ancaman resesi dunia dan memulihkan perekonomian Indonesia, ada beberapa langkah yang dilakukan pemerintah, diantaranya adalah :

  • Fokus Membangkitkan Sektor UMKM

Salah satu sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19 adalah para pelaku UMKM. Untuk itu, fokus pemerintah saat ini yakni membangkitkan kembali roda perputaran UMKM. Salah satu program yang telah dijalankan adalah subsidi bunga kredit dan kebijakan restrukturisasi. 

Selanjutnya, pemerintah akan memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp 2,4 juta untuk satu orang. Bantuan itu diharapkan bisa dimanfaatkan menjadi tambahan modal usaha juga, bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. 

Pemerintah juga menyediakan fasilitas kredit dengan bunga rendah. Sebuah program yang ditujukan kepada para pengusaha, khususnya pelaku usaha rumah tangga dan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Rencananya besaran kredit untuk masing-masing keluarga yakni Rp 2 juta dan bisa ditambahkan sesuai kebutuhan modal usaha. 

  • Pemanfaatan APBN yang Berkualitas

Sebagai langkah antisipasi hadapi ancaman resesi global, pemerintah juga akan berbelanja secara besar-besaran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa belanja besar-besaran bakal meningkatkan permintaan dalam negeri dan mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi.

Menurutnya, kontraksi ekonomi yang diakibatkan oleh efek domino pandemi bisa diminimalisir melalui cara ini. Sehingga Indonesia bisa keluar dari gelombang resesi yang mengancam. Hal ini juga pernah disampaikan Presiden Jokowi, pemulihan ekonomi di saat krisis seperti sekarang bisa diatasi dengan belanja pemerintah.  

APBN tahun depan pun sudah dirancang dengan adanya subsidi BBM agar lebih menghemat alokasi sehingga bisa dialihkan untuk pembelanjaan yang lebih produktif. Misalnya fokus APBN bisa disalurkan untuk perlinsos atau perlindungan sosial seperti mengurangi tingkat kematian ibu dan anak, mengatasi stunting, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

  • Penempatan Dana Pemerintah di Perbankan

Langkah pemerintah lainnya untuk memutar kembali roda perekonomian dan menghindari resesi yaitu dengan menempatkan dana di perbankan. Pemerintah Indonesia sudah menggelontorkan Rp 11,5 triliun di Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan sebesar Rp 30 triliun di Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara.

Menurut Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, seiring dengan adanya penempatan dana tersebut, penyaluran kredit perbankan pun mulai pulih. Hal ini dibuktikan dengan jumlah penyaluran kredit yang relatif besar nilainya dari sejumlah bank penerima dana pemerintah tersebut.  “Hanya dalam waktu satu bulan, bank-bank itu sudah melakukan penyaluran kredit dalam jumlah yang lumayan besar,” ujarnya.

  • Pemberian Jaminan Kredit Modal Kerja

Pemerintah juga telah meluncurkan berbagai program yang dikhususkan untuk sejumlah korporasi padat karya atau sektor yang mempekerjakan banyak orang. Program tersebut memberikan fasilitas jaminan kredit modal kerja kepada sektor padat karya dengan jumlah karyawan minimal 300 orang dan korporasi yang berorientasi ekspor. 

Syarat penjaminan kredit modal kerja, antara lain para pelaku usaha korporasi bukan tergolong UMKM dan BUMN, tidak masuk dalam daftar tuntutan kepailitan atau terlibat kasus hukum lainnya serta memiliki performa yang baik dari sebelum adanya pandemi Covid-19.

Pemerintah akan menjamin kredit modal kerja yang nilainya berkisar antara 10 M hingga 1 triliun. Skema penjaminan kredit modal kerja bisa mencapai sekitar 60% – 80% dari kredit yang didapatkan. Penyaluran penjaminan melalui perbankan tersebut diharapkan bisa mencapai Rp 100 triliun.

  • Fokus pada Pembangunan Infrastruktur 

Terakhir, langkah pemerintah dalam mengantisipasi adanya ancaman resesi adalah pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, fokus pemerintah lebih kepada infrastruktur digital dan kesehatan. 

Peningkatan pendapatan negara dengan adanya industri yang direvitalisasi juga merupakan upaya yang akan dilakukan pemerintah kedepannya. Harapannya, pembangunan infrastruktur di beberapa sektor yang krusial bisa membebaskan Indonesia dari gelombang resesi pada tahun 2023.

Related Posts