PLN memberikan program bantuan mengenai biaya untuk penyambungan listrik secara gratis ke 100 keluarga tidak mampu yang berada di Sleman serta bandul daerah Yogyakarta hal ini merupakan bagian program yang bernama TS JL PLN peduli.
Bantuan tersebut secara secara simbolis diberikan oleh Dirut PLN yaitu Dharmawan Prasojo ke warga penerima manfaat yang ada di kabupaten Bantul saat sedang melaksanakan acara gowes bersama para direksi PLN.
Darmawan juga menerangkan jika PLN memiliki dua fungsi yakni sebagai korporasi yang menjalankan tugasnya di mana listrik merupakan komoditas namun pada proses membangun bangsa masuk di sila ke-5 yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Siapa yang bisa menerima bantuan pemerataan listrik
Untuk memilih siapa yang berhak mendapatkan bantuan, secara langsung dipilih oleh pihak PLN dengan cara memastikan penerima memang terdaftar dalam DTKS Kemensos RI. Nantinya rumah para penerima bantuan berhak memperoleh listrik berdaya 450 VA, kemudian mereka juga mendapatkan bantuan pembuatan instalasi bersertifikat SLO.
Dermawan menjelaskan apabila PLN telah menyediakan bantuan untuk sambungan listrik secara gratis ini untuk 100 pelanggan dan dari tiap-tiap pelanggan tersebut akan menerima bantuan sebesar 1 juta rupiah baik untuk penyambungan ataupun instalasi di rumahnya masing-masing.
Biasanya pihak PLN hanya memiliki kewajiban sebagai penyedia listrik, membangun jaringan hingga memasok listrik sampai dengan ke tempat tinggal pelanggan. Lalu dalam pembuatan instalasi yang ada di rumah serta biaya penyambungannya pelanggan lah yang bertanggung jawab akan biaya tersebut, namun dengan bantuan pemerataan ini seluruh biaya tersebut akan ditanggung pihak PLN.
Sebenarnya selama tahun 2002 ini PLN sendiri sudah memberikan bantuan berupa listrik gratis ke 59 warga yang memang kurang mampu di area Jawa tengah dan juga Yogyakarta di mana bantuan tersebut telah disalurkan ke Salatiga, Klaten, Purwokerto, Magelang, Tegal, Demak dan Sukoharjo.
Tidak hanya di area Jawa tengah dan Jogjakarta saja PLN juga sudah memberikan bantuan berupa penyambungan listrik secara gratis ke-18.377 KK yang tidak mampu di Indonesia sepanjang tahun 2021 d dan total anggarannya telah mencapai 18 miliar rupiah.
Program lain yang sudah dilakukan oleh pemerintah
Pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan upaya terbaik dalam hal pemerataan listrik di pedesaan demi mewujudkan energi berkeadilan. Hal tersebutlah yang disampaikan oleh sekjen ketenagalistrikan yaitu Agus tribusono ketika beliau menjadi tamu dalam talk show di stasiun televisi.
Berdasarkan dari data PODES yang sebelumnya dikeluarkan BPS pada tahun 2014, dimana masih ada sebanyak 2500 desa yang belum bisa menikmati dan mendapatkan akses listrik nasional. Sebagian besar dari desa-desa tersebut adalah wilayah Indonesia timur, yakni Papua.
Seperti yang dijelaskan oleh Ignasius Jonan, selaku Menteri ESDM di setiap kesempatan. Bila listrik harus bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia dengan biaya terjangkau, hal ini termasuk untuk warga yang berada di pedesaan. Karena itu, agar bisa mewujudkan impian tersebut, maka pemerintah melakukan 3 hal guna melakukan pendekatan ke masyarakat, yakni :
Pertama, perluasan atau ekspansi jaringan listrik melalui program kelistrikan pedesaan PT PLN (Persero). Hal ini terutama terjadi ketika masyarakat atau konsumen berada dekat dengan sistem kelistrikan. Interkoneksi jaringan transmisi sedang diperluas untuk mencapai pemanfaatan yang lebih baik.
Kedua, untuk masyarakat yang berada di daerah terpencil, terpencar dan jauh dari jaringan listrik PLN, pemerintah menawarkan pra elektrifikasi melalui pendistribusian LTSHE. Program tersebut tertuang dalam Perpres NO. 47/ 2017 mengenai LTSHE bagi masyarakat yang belum memiliki akses listrik.
Untuk tahun 2017, pemerintah menargetkan untuk mendistribusikan 95.729 paket LTSHE ke 6 provinsi di Indonesia Timur, yaitu NTB, NTT, Maluku Utara, Maluku, Papua hingga Papua Barat. Sementara itu, pada 2018, Kementerian ESDM juga mengajukan dana guna pelaksanaan penyaluran LTSHE di 15 provinsi.
Ketiga, Bagi masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari instalasi listrik PLN namun berdomisili di wilayah yang sama, kemungkinan memperoleh listrik, yakni dengan mengembangkan jaringan mikro off-grid. Metode ini digunakan oleh pemerintah melalui perusahaan tenaga listrik kecil berdasarkan oleh Peraturan Menteri ESDM 38/2016.
Peraturan ini memungkinkan orang yang tinggal di pulau-pulau terpencil dan terpencil atau desa-desa perbatasan untuk dialiri listrik oleh entitas komersial lainnya seperti Perusahaan BUMD, perusahaan swasta dan koperasi, yang dialokasikan taman bisnis terpisah oleh pemerintah.
Tentunya semua program yang dibuat oleh pemerintah ini haruslah didukung oleh seluruh masyarakat di Indonesia agar dapat berjalan dengan baik dan sehingga manfaatnya bisa benar-benar dirasakan oleh semua wilayah.
Karena bagaimanapun juga Pancasila pada sila kelima haruslah dapat diwujudkan, dimana tiap-tiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam menikmati sarana serta prasarana. Baik di kota ataupun mereka yang tinggal di pedesaan, khususnya untuk listrik.